BERITA

  • STUDI BANDING PKP-SPM DISDIKPORA KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE DISPENDIK SURABAYA

    STUDI BANDING PKP-SPM DISDIKPORA KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE DISPENDIK SURABAYA

    Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul (Disdikpora GK) senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan secara prima kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut bermaksud untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance Government). Salah satu upaya pelayanan prima Disdikpora GK telah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan  Studi banding PKP-SPM Ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  yang meliputi Dinas Dikpora, Bappeda, BKAD, Kemenag, serta Sekretariat Daerah berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya.

    Tujuan dari studi banding PKP-SPM Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul adalah mencari informasi  mengenai sistem pengelolaan manajemen dana BOS dan pengembangan aplikasi sistem pendidikan yang sudah dilaksanakan di Dispendik Surabaya, harapannya agar dapat  di adopsikan  di Disdikpora kabupaten Gunungkidul. Mengingat Surabaya yang terkenal dengan sistem pengelolaan manajemen sekolah yang baik, hampir 5 (lima) tahun Dispendik Surabaya telah berhasil mengembangkan 21 sitem aplikasi berbasis online. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah daya tarik bagi daerah lain untuk mengkaji dan mempelajarinya.

    Pelaksanaan Studi banding ke Dispendik Surabaya berjalan dengan lancar, mendapat sambutan yang hangat, dan tanggapan yang diberikan oleh mereka sangat baik. Meskipun hanya di terima oleh 3 orang yaitu Sekretaris Dispendik, Kasubag Keuangan, dan staf dikarenakan bertepatan dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan Dispendik Surabaya.

    Drs. Aston Tambunan, M. Si. Selaku Sekretaris Dispendik Surabaya menyampaikan bahwa Surabaya telah berhasil mengembangkan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 32 % dari APBD kota Surabaya. Bp. Aston menambahkan “Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”. Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan dengan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai, peningkatan mutu guru mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja.

    Tidak hanya maju dalam bidang E-Government, namun Surabaya juga berhasil melakukan sebuah pengelolaan pendidikan dengan menggunakan basis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga dengan adanya studi banding ini dapat memberikan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dapat mewujudkan visi Kabupaten Gunungkidul  yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

     

KOMENTAR

BERITA LAINNYA

Indeks