Wonosari – Sebagai implementasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru, Angka Kreditnya dan Buku 2 Pedoman Pengelolaan Penilaian Kinerja Guru maka Guru dan Kepala Sekolah harus segera melakukan penilaian kinerja. Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul melalui Bidang Pembinaan Ketenagaan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mengadakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi penilaian kepala sekolah dan pengawas di Ruang Sasana Kridawiyata, Senin (21/03). Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala sekolah TK dan Penilik.

Ir. Eddy Praptono, M.Si selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Hadir membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan arahan kepada peserta sosialisasi. Menurut beliau semua kepala sekolah TK harus melakukan penilaian kinerja secara berkala dan bisa menjadi rutinitas setiap tahunnya. Terlebih sebagian besar kepala sekolah TK adalah seorang perempuan yang identik memiliki ketelatenan dan berkinerja baik jadi pastilah hasil penilaiannya juga baik atau malah sangat baik. Namun alangkah lebih baiknya jika dalam mencapai hal tersebut tidak hanya memikirkan outputnya saja, tentulah harus berdampak pada sesuatu hal yang baik. “Outcomenya juga harus mantap. Harapannya anak didik bisa menjadi manusia pancasila dan untuk mewujudkan hal tersebut tentunya harus dimulai dari diri kita sendiri” tegas Ir. Eddy Praptono ketika diwawancarai selepas pembukaan.

Pada kesempatan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan juga menyampaikan tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh sekolah mencakup pelayanan dasar dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar, standard jumlah, standar kualitas pendidik/tenaga kependidikan dan tata cara pemenuhan standard tersebut. Harapannya, SPM tersebut bisa dipenuhi dengan baik karena jika tidak dilaksanakan daerah akan mendapatkan sanksi. Maka dari itu, SPM yang belum tercapai hingga saat ini perlu menjadi catatan penting yang harus ditingkatkan.